B. Penyimpangan-penyimpangan Konstitusi di Indonesia

Pada masa UUD 1945 (Konstitusi I) -> penyimpangan konstitusi paling parah

• Masa Orde Lama (1945-1949 1959-1966
• Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang
• MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup.
• Pimipinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri.
• Pimpinan MA diberi status sebagai menteri.
• Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR)
• Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi.
•  Presiden membubarkan DPR.
• Masa Orde Baru (1967-1998)
•   Terjadi pemusatan kekuasaan ditangan presiden.
•  Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
•  Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis.
• Terjadi monopoli penafsiran pancasila.
•  Pembatasan hak-hak politik rakyat.
•  Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman.
•  Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi.
• Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yng luar biasa parahnya.
• Pada masa Konstitusi RIS 1949 -> penyimpangan relatif kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada karena Konstitusi RIS 1949 hanya berlangsung beberapa bulan saja.
• Pada masa UUDS 1950 -> penyimpangan relatif kecil. Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950:
• Praktik adu politik.
• Pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.

(Nadira Syafitri)