Welcome !

Welcome !

Minggu, 13 Februari 2011

Pertanyaan Bab V

1.     1. Kedaulatan rakyat berarti...
a.     Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat
b.     Pemerintah
c.     Hukum
2.     2. Menurut ajaran trias politika kekuasaan negara dibagi menjadi 3 yaitu legislatif, yudikatif, dan ... 
a.     Seriyatif
b.     Yudikaif
c.     Legislatif
3.         3. Lembaga eksaminatif terdiri dari .. .
a.     DPR
b.     MPR
c.     BPK
d.     DPD
4.     4. Dibawah ini yang termasuk lembaga legislatif adalah...
a.     MPR
b.     BPK
c.     KY
d.     MA
5.     5. Kekuasaan yg mengadili pelanggaran adalah...
a.     Legislatif
b.     Yudikatif
c.     Eksekutif
d.     Eksamilatif

(Moch. Farel Adhitabima)

C. Menyikapi Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan

A. BERSIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT
Kedaulatan rakyat hanya akan berjalan manakala ada kesedian rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, yaitu kesediaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, pengawasan tersebut terutama menyangkut 2 hal:
1) Pengawasan agar pemerintah benar benar menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat dalam kerangka negara hukum
2) Agar penyelenggaraan negara dijalankan tidak berdasarkan diktator mayoritas maupun tirani minoritas dan harus konsisten mewujudkan kebaikan bersama
Pengawasan tersebut bisa dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui pemilihan umum dan keterbukaan pemerintah. Keterbukaan pemerintah bisa dilakukan siapa saja, contoh ; unjuk rasa, membentuk opini publik.
B. BERSIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.
Tujuan negara membentuk sistem pemerintahan agar negara dapat mewujudkan tujuan bernegara yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kita tau bahwa sistem pemerintahan pasca reformasi mengandung banyak kelemahan, misalny partai-politik belum berfungsi dengan baik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat. 
Sikap terbaik adalah bersikap positif. Artinya bersedia mengakui kelmahan kelemahan tersebut dan berusaha ikut-serta memperbaikinya. Biasanya karangan khas yang dimuat di berbagai media massa seringkali berisi masukan untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan. Generasi muda Indonesia harus memiliki rasa kepedulian terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan kita.



(Evita Peninta Dwi Savitri)

Kamis, 10 Februari 2011

B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara di Indonesia

1.  Sistem Pemerintahan di Indonesia.
Sistem pemerintahan adalah susunan yg teratur dari pandangan, teori, dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.  Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat
a.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD yg dipilih melalui Pemilu. MPR mempunyai empat kekuasaan, yaitu :
1.     Mengubah UUD ;
2.    Menetapkan UUD ;
3.    Melantik Presiden dan Wakil Presiden yg dipilih rakyat melalui Pemilu ;
4.    Memberikan Presiden dan / atau Wakil Presiden.

b.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan pembuat undang-undang. DPR memiliki sejumlah fungsi, meliputi :
·         Fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang ;
·         Fungsi anggaran, yaitu menetapkan APBN ; dan
·         Fungsi pengawasan.

c.   Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu yg dilaksanakan lima tahun sekali.

d.  Presiden dan Wakil Presiden
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, dipilih melalui Pemilu untuk masa jabatan lima tahun, dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

e.   Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yg merdeka. MA membawahi empat lingkungan peradilan, meliputi :
·         Lingkungan peradilan umum,
·         Lingkungan peradilan agama,
·         Lingkungan peradilan militer, dan
·         Lingkungan peradilan tata usaha Negara.

f.   Mahkamah Konstitusi (MK)
MK merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. MK merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.

g.   Komisi Yudisial (KY)
KY merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. KY merupakan lembaga yg bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

h.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

(Nurul Handanti)

A. Pengertian dan Makna Kedaulatan Rakyat



Kata “kedaulatan” (Inggris: sovereignty, Perancis: souverainete, Italia: sovranus, Latin: superanus) berarti kekuasaan tertinggi. Jadi “kedaulatan” rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan asas atau prinsip dalam kehidupan bernegara, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tokoh penganjur prinsip tersebut adalah Morsiglio (Marsilius) dari Padua (1270-1340), Jhon Locke(1632-1704) dan JJ Rousseau (1712-1778).

1. Hakikat Kedaulatan
Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian Negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut.
Seperti di dalam suatu rumah tangga, seluruh anggota keluarga mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut, baik bentuk rumah, tata ruangnya maupun pernik-pernik yang akan dipasang dalam rumah tersebut. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan seluruh penghuni rumah. Demikian pula negara yang berdaulat mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Kedaulatan dalam bahasa Inggris disebut sovereignity. Harold J. Laski mengatakan yang dimaksud dengan kedaulatan (sovereignity) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya. Sedangkan C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution menyatakansovereignity adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.
Dari pengertian sederhana itu disimpulkan bahwa yang dimaksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kehendak Negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan cara paksaan. Oleh sebab itu, dalam kedaulatan terkandung makna kekuatan. Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan ke luar (external sovereignity) yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Jean Bodin, kedaulatan mempunyai empat sifat sebagai berikut.
a. Permanen, yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri.
b. Asli, yaitu kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain.
c. Bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara.
d. Tidak terbatas, yaitu kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas maka kekuasaan tertinggi akan lenyap.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, karena kedaulatan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak berasal dari pemberian pendudukan Jepang. Kedaulatan Negara Indonesia merupakan basil perjuangan yang panjang mulai masa kolonialisme hingga pendudukan Jepang. Kedaulatan itu sesungguhnya akan tetap berdiri kokoh selama negara kita terintegrasi secara keseluruhan.
Di samping telah memenuhi sifat-sifat kedaulatan, negara Indonesia juga telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Suatu bangsa disebut sebagai suatu Negara bila memenuhi unsur-unsur di bawah ini.
a. Adanya rakyat yang bersatu
Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak untuk membentuk negara. Rakyat adalah sekumpulan atau keseluruhan orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara dan tunduk pada kekuasan negara itu.
b. Adanya wilayah
Wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Wilayah suatu Negara meliputi daratan, lautan, maupun udara. Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Lautan merupakan perairan yang berupa samudera, laut, selat, danau dan sungai. Sedangkan udara meliputi wilayah yang berada di permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut.
c. Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam Negara itu maupun negara-negara lain.
d. Pengakuan dari negara lain
Suatu negara yang sudah berdaulat membutuhkan pengakuan dari negara lain karena adanya kebutuhan akan kelangsungan hidup Negara tersebut, dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun intervensi dari negara lain. Disamping itu pengakuan dari negara lain diperlukan karena suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.
2. Macam-Macam Kedaulatan
Dalam menjalankan kekuasaannya, setiap negara mempunyai caracara yang berbeda. Oleh sebab itu, kedaulatan suatu negara juga ada bermacam-macam. Di bawah ini akan dibahas beberapa teori kedaulatan.
a. Kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan :epada raja atau penguasa. Karena kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan (titisan dewa). Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Penganut paham ini adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl. Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Ethiopia pada masa RajaHaile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika.
b. Kedaulatan Raja
Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat dan kokoh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus re1a menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja. Tokoh-tokoh yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah NiccoloMachiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel. teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV. Pada zaman modern model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia, karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas (absolut), sewenang-wenang dan otoriter.
c. Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka Negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh sebab itu negara tidak wajib tunduk kerada hukum. Penganut teori kedaulatan negara adalahGeorge Jellinek dan Paul Laband. Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler, serta Italia pada saat Mussolini berkuasa.
d. Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereiniteit) merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan pan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi Negara hukum, artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut tecri ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan tecri kedaulatan hukum.
e . Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak social. Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan.
Demikian pula sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang baru. Penganut teori ini adalah Solon, John Locke,Montesquieu dan J.J. Rousseau. Teori kedaulatan rakyat hampir diterapkan di seluruh dunia, namun pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan kebudayaan masing-masing negara.
3. Kedaulatan Rakyat
Rakyat merupakan unsur yang pertama kali berkehendak membentuk suatu negara, dan rakyat pulalah yang merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh sebab itulah rakyat merupakan faktor terpenting dan utama dalam pembentukan suatu negara. Rakyat dalam hal ini dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa solidaritas dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Rakyat dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:
a. Penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap). Mereka disebut penduduk karena orang-orang tersebut lahir secara turun-temurun, berkembang dan besar di dalam suatu negara tertentu.
b. Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya para turis mancanegara, orang-orang asing yang bekerja dalam suatu Negara tertentu, orang-orang asing yang belajar dalam suatu negara tertentu maupun tamu-tamu instansi tertentu.
Pembagian di atas pada hakikatnya didasarkan pada hak dan kewajiban. Seseorang yang berstatus sebagai penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan identitas yang sah. Misalnya di Indonesia setiap orang yang berusia 17 tahun berhak mendapat KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sedangkan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan dapat pula dibedakan menjadi dua yakni:
a. Warga negara, yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu dianggap bagian sah dari suatu negara. Atau dengan kata lain warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara melalui proses naturalisasi.
b. Bukan warga negara (orang asing), yaitu mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Misalnya duta besar, konsuler, kontraktor asing, pekerja asing, dan lain sebagainya.
Warga negara atau bukan warga negara mempunyai konsekuensi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajibannya. Seorang warga negara mempunyai hak-hak tertentu dalam suatu negara, missal hak ikut berkumpul, bersuara dalam partai politik atau ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan yang bukan warga negara tidak diberi hakhak tersebut. Untuk menjelaskan teori asal-mula negara kita akan membahas pendapat dari beberapa pakar, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.
a. Thomas Hobbes (1588-1679)
Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah ke dalam dua zaman. yaitu keadaan sebelum adanya negara dan keadaan setelah ada negara. Keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah bukan merupakan keadaan yang aman, sentosa, adil dan makmur, tetapi merupakan keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu.
b. John Locke (1632-1704)
Menurut John Locke keadaan alamiah adalah suatu keadaan di mana orang dapat hidup dengan bebas dan sederajat menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum akal budi (law of reason) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasankebebasan dan hak milik sesamanya.
c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Istilah kontrak sosial sebenarnya digunakan pertama kali oleh Rousseau. Dia memberi arti kontrak sosial berbeda dengan yang lain. Rousseau memisahkan suasana kehidupan manusia dalam dua zaman, yaitu zaman sebelum terbentuknya negara atau zaman pranegara dengan zaman bernegara. Keadaan alamiah diumpamakan sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, yaitu suatu keadaan yang aman dan bahagia. Dalam keadaan alamiah hidup setiap orang bebas dan sederajat menyerupai keadaan di taman firdaus. Namun karena keadaan alamiah itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, maka manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan suatu kontrak sosial.

(Astrid Haura dan Putri Melyana Fariha)

Sabtu, 05 Februari 2011

Bab V

Klik huruf A, B, atau C untuk melihat posting

A. Pengertian dan Makna Kedaulatan Rakyat

  1. Pengertian Kedaulatan Rakyat
  2. Makna dan Konsekuensi Kedaulatan Rakyat
  3. Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia
B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara di Indonesia

  1. Sistem Pemerintahan di Indonesia
  2. Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat
C. Menyikapi Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan

  1. Bersikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat
  2. Bersikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia
Pertanyaan Bab V (<== Klik untuk melihat pertanyaan bab V)

Pertanyaan Bab IV

-Belum- (Muhammad Rizky Rakayanto)

C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Menilik beberapa kasus yang booming di publik. Pemahaman demokrasi layak diacungi jempol. Misal partisipasi facebookers dalam kasus Bibit Chandra dan Prita. Social networking berubah jadi social movement. Masyarakat mulai sadar dan paham akan hak yang mereka emban. Bahwa masyarakat adalah subjek bukan semata objek. Jadi demokrasi bukan hanya milik parpol dan pemerintah. Namun, masyarakat ikut mengawal bak mata elang.

Namun, kita perlu memberi catatan lain. Seperti demokrasi yang dimaknai demonstrasi (anarki). Demokrasi yang dimaknai abuse of power. Maksud kata turun diganti jadi turun temurun. Perilaku demikian akan memberi angin pesimisme pada pranata demokrasi. Lalu, muncul sikap apatisme dan apolitis. Misal angka golput kian tinggi. Hukum tidak ditaati. Kebijakan pemerintah dihiraukan. Pemimpin nasional dihujat.

Sikap positif harus dipelopori oleh pemimpin. Tidak hanya presiden. Tapi setiap lini. Anggota DPR, eksekutif bisnis, walikota sampai ke camat. Like father like son. Masyarakat butuh penuntun. Pemimpin harus jadi contoh. Dengan ini sikap positif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terbangun secara konstruktif bukan destruktif.

(Pratito Yusuf Zein)




-Belum- (Hanifa Islami & Syah Iqbal Tawakal)

B. Pentingnya Kehidupan Demokratis

-Belum- (Arkan, Nabilah, Rizka)

A. Pengertian, Hakikat, dan Ciri Demokrasi


Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.


Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.

Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.


Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.


 Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini.


Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

                  PRINSIP2

1.      Kedaulatan rakyat;
2.      Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3.      Kekuasaan mayoritas;
4.      Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
5.      Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
ASAS2 pokok demikrasi
  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan
  2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri2 pemerintahan demokrasi


  1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
  2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
  3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
  4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 

·        Berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan)
·        Menurut Thomas Hobbes “raja adalah penguasa yang paling berkuasa/berwenang”
·        Menurut Montes Q “rakyat yang menguasai raja”
·        Demokrasi menurut Abraham Lincoln pemerintahan dari,oleh& untuk rakyat
·        Sejarah Demokrasi:Yunani 5 SM terkenal dengan Demokrasi Langsung
Text Box: oklorasiText Box: demokrasiText Box: olygarkiText Box: aristrokasiText Box: tiraniText Box: Monarki                                      













Monarki: dipimpin raja untuk kep.rakyat
Tirani:dipimpin raja untuk kep.sendiri
Aristrokasi: dipimpin bangsawan untuk kepentingan rakyat
Olygarki:dipimpin oleh bangsawan untuk diri sendiri
Demokrasi:dipimpin oleh rakyat untuk rakyat
Oklorasi:dipimpin rakyat untuk dirinya sendiri
Macam Macam Demokrasi
                    I.        Titik Berat:
1.   Formal:menitik beratkan pd politik (liberalism)bebas memiliki contoh AMERIKA
2.   Material:menitik beratkan pada Ekonomi contoh: CHINA,KOR-UT,RUSIA
3.   Gabungan: gab.fomal dan material contoh:INDONESIA
                 II.         Penyaluran Kehendak rakyat:
1.   Langsung
2.   Tdk langsung
3.   Referendum: fakultatif dan obligatoir contoh:SWISS

·        Asas demokrasi:
1.   Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
2.   Pengakuan harkat dan martabat
·        Asas kedaulatan:
1.   Adanya LP
2.   LP mengawasi pemerintah
3.   LP diatur dengan UUD
4.   LP diangkat melalui pemilu
·        Prinsip demokrasi:
1.   Negara berkedaulatan rakyat
2.   Pemerintahan berdasar pada persetujuan yang diperintah
3.   Kekuasaan mayoritas
4.   Hak mayoritas diakui
5.   Jaminan HAM
6.   Pemilu yang bebas & jujur
7.   Persamaan di depan hukum
8.   Pluralism kerjasama,toleransi
9.   Pembatasan  pemerintah konstituonal

·        Ciri masyarakat demokrasi menurut MAYO;
1.   Menyelesaikan perselisihan secara damai
2.   Menjamin terselenggarannya perubahan pemerintah secara damai tanpa gejolak
3.   Menyelanggarakan pergantian pemerintahan secara teratur
4.   Menekan penggunaan kekuasaan seminimal mungkin tegaknya keadilan (menjamin)
5.   Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
·        BUDAYA DEMOKRASI:pembiasaan hidup secara demokrasi dalam kehidupan sehari hari
·        BUDAYAà BUDI &DAYA


Bab IV

Klik huruf A, B, atau C untuk melihat posting


A. Pengertian, Hakikat, dan Ciri Demokrasi

  1. Pengertian dan Hakikah Demokrasi
  2. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tak Langsung
  3. Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi
B. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

  1. Kehidupan Otoriter dan Kehidupan Demokratis
  2. Alasan Pentingnya Kehidupan Demokratis
C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi

  1. Demokrasi di Indonesia
  2. Bersikap Positif terhadap Demokrasi
Pertanyaan Bab IV (<== Klik untuk melihat pertanyaan bab IV)

Pertanyaan Bab III

-Belum- (Muhammad Bimariksa)

D. Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi, dan Antikorupsi di Indonesia


Mendeskripsikan pengertian antikorupsi dan instrumen (hokum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia

¨      Korupsi adalah tindakan oleh setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugi Negara atau perekonomian Negara
¨      Antikorupsi adalah suatu sikap dan perbuatan yang menolak atau berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana korupsi
¨      Gerakan antikorupsi bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan (instrument hokum), kelembagaan, maupun aksi nyata masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan hokum dan keadilan, terutama bagi kasus-kasus korupsi
¨      Berikut beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi:
a. UU RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
b.     UU RI No.20 Thun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. UU RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
¨      Berikut beberapa ketentuan dalam UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI No20 Tahun 2001
a. Pasal 2 Ayat (1)                                                                                    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
b.     Pasal 2 Ayat (2)                                                                                 Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) di atas dilakukan dalam keadaan tertentu , dapat dijatuhi pidana mati
c. Pasal 3                                                                                                          Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda palin sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
d.    Pasal 4                                                                                               Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian tidak mengahapuskan dipidananya pelaku pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatas
¨      Lembaga-lembaga antikorupsi ada yang dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang dan ada pula yang dibentuk oleh masyarakat. Contoh lembaga antikorupsi yang dibentuk oleh negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun contoh lembaga antikorupsi yang dibantuk oleh masyarakat yuitu Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Antikorupsi (Gerak)
¨      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat mandiri, artinya bebas dari kekuasaan manapun.
¨      KPK berwenang melakukan penyelidikan, pendidikan, dan penuntutan.
¨      Penyelidikan adalah serangkaian tindakkan penyelidikuntuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (minimal 2 bukti) guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyilidikan.
¨      Penyilidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka
¨      Penuntutan adalah serangkaian tindakan penuntut untuk menyusun dan melengkapi berkas perkara pidana dan melimpahkan kepengadilan yang berwenang agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan.
¨      Tugas dan wewenang KPK menurut pasal 6 adalah:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b.     Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c.Melakukan penyelidikan, penyilidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
d.    Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e.    Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara